Soeharto, Jadi Pahlawan Nasional?

Soeharto, Jadi Pahlawan Nasional?

Kepergian Soeharto, mantan presiden yang pernah menjabat 31 tahun tersebut telah membawa duka ke pelosok negeri. Pengumuman wafatnya pada hari Ahad, 27 Januari 2008 pukul 13.10 WIB telah merebut simpati untuk dijadikan berita utama di berbagai media massa.

Pemerintah pun mengumumkan agar rakyat Indonesia berkabung secara nasional selama seminggu dan rakyat diminta mengibarkan bendera setengah tiang. Memang kalau dilihat dengan seksama, ada persamaan jalan hidup antara presiden Soekarno dan presiden Soeharto.

Keduanya memerintah dalam waktu yang lama dan sama-sama jatuh dari kekuasaannya. Sama-sama pula disertai pergerakan dalam kericuhan proses suksesi mereka.

Masyarakat pun menanggapi kepergian Soeharto dengan sikap yang berbeda-beda. Ada anggota masyarakat yang sedih dan merasa kehilangan, ada yang setengah tidak peduli, dan ada yang sama sekali tidak mau tahu. Bahkan ada yang menghormati, memaafkan dan mendoakannya. Namun, ada pula masyarakat yang tetap menuntut agar status hukum mantan penguasa Orde Baru dan kasusnya ditegaskan, dan kekayaan Soeharto yang diduga hasil korupsi dikembalikan kepada negara.

Dalam menyikapi kepergiannya Soeharto, seharusnya disikapi dengan perlakuan yang proporsional. Pemberitaan yang dramatis dari berbagai media massa terkesan mantan Presiden Soeharto lebih terkesan menjadi tokoh besar yang seakan-akan tanpa cacat.

Janganlah terlalu terpesona dengan sikap kepemimpinannya yang tegas, bijak, bersedia mengambil resiko, ahli strategi ulung, bekerja secara sistematis, setia kepada anak buah, berperilaku santun, dan di saat itu pula bermacam kebutuhan pokok rakyat tersedia.

Namun  rakyat tidak mengetahui bahwasannya itu semua di bayar dengan sangat mahal. Karena semua itu diperoleh dari hutang yang sangat besar dan dikorupsi oleh kroni-kroninya. Inilah mengapa perlakuan yang berlebihan akan mengakibatkan dampak negatif, seharusnya sekali lagi itu semua harus disikapi lebih seimbang dan wajar.

Terlepas dari kontroversialnya karena dianggap telah melanggar hak asasi manusia (HAM), namun di mata dunia internasional sepakat mengganggap Soeharto sebagai sosok yang telah membawa modernisasi, kemajuan ekonomi, dan persatuan di Indonesia.

Sebagai seorang pemimpin negara, Soeharto mampu menciptakan hubungan beilateral maupun multilateral di kancah internasional dengan baik. Jasa Pak Harto yang tak terbantahkan pun diakui secara jujur oleh Jenderal Besar A.H. Nasution adalah saat menghancurkan PKI dengan basis massa pendukungnya tahun 1965, yang pada waktu itu PKI adalah gerakan internasional yang didukung oleh Uni Sovyet dan China.

Oleh karena itu salah satu anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, tiba-tiba menggulirkan wacana agar Pak Harto diberi gelar pahlawan nasional. Gagasan ini sebenarnya bukanlah yang pertama kali mengemuka setelah wafatnya Pak Harto, tetapi pada masa orde baru sendiri pernah dikemukakan oleh mantan Jaksa Agung Ismail Saleh.

Mengenai pantas dan tidaknya, marilah merujuk kepada Undang-Undang No. 33 Tahun 1964 yang berisi ketentuan tentang pahlawan nasional. Terdapat tiga kriteria yakni warga negara Indonesia, berjasa dalam membela bangsa dan negara, dan tidak pernah cacat dalam perjuangannya.

Di dalam surat edaran Dirjen Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial No. 281/PS/X/2006 diuraikan kembali kriteria tersebut seperti perjuangan itu bukan sesaat melainkan secara konsisten (hampir) seumur hidup, punya jiwa/ semangat nasionalisme yang tinggi, memiliki jangkauan yang luas dan berskala nasional, serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

Meskipun tidak disebutkan bahwasannya calon pahlawan itu harus yang sudah wafat, namun calon yang masih hidup tidak dianjurkan, karena bila seseorang sudah diangkat menjadi pahlawan mungkin kemudian melakukan tindakan yang tidak terpuji. Untuk mencegah hal tersebut maka selama ini (calon) pahlawan itu adalah tokoh yang sudah meninggal.

Sementara itu, anggota Dewan Gelar Jimly Asshiddiqie menjelaskan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 mempertegas bahwa gelar pahlawan nasional hanya diberikan untuk orang yang tidak memiliki cacat hukum.

Soeharto sendiri pernah menjadi tersangka di Kejaksaan Agung untuk kasus korupsi tujuh yayasan. Pada 2000, dia sempat akan diadili di PN Jakarta Selatan, namun persidangan dihentikan dengan alasan kesehatan Soeharto yang memburuk.

Sebagaimana diketahui, mantan Presiden Soeharto saat ini sedang diproses di pengadilan dalam perkara perdata yayasan-yayasan yang dipimpinnya, kemudian dituduh dalam perkara yang merugikan negara, menurut Komnas HAM tahun 2003 juga disimpulkan punya indikasi terlibat dalam pelanggaran berat HAM sepanjang pemerintahannya.

Tentunya akan sangat berisiko tinggi apabila mantan presiden itu diangkat sebagai pahlawan nasional dan ternyata kemudian jelas-jelas terlibat korupsi ataupun pelanggaran-pelanggaran HAM. Ditakutkan pemerintah dan presiden akan kerepotan karena selama ini belum pernah ada gelar pahlawan nasional yang dibatalkan.

Tetapi yang pernah ada adalah dicabutnya Bintang Mahaputra yang dimiliki oleh DN Aidit pada tahun 1966 melalui TAP MPRS No. XXX/1966 dengan alasan “mengkhianati Pancasila dan Revolusi Indonesia.”

Seorang sejarawan dan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengingatkan bahwasannya Soekarno, presiden pertama RI yang wafat pada tanggal 21 Juni 1970 baru mendapat gelar Pahlawan Proklamasi pada tanggal 23 Oktober 1986 berdasarkan Keppres No. 081/TK/1086 yang ditandatangani Soeharto.

Artinya, gelar pahlawan itu baru melekat pada Soekarno itu 16 tahun setelah wafatnya. Kemudian sang proklamator Bung Hatta yang meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 baru mendapat gelar pahlawan nasional 6 tahun kemudian setelah wafatnya.

Namun berbeda dengan Ny. Tien Soeharto, istri Soeharto yang meninggal pada tanggal 28 April 1996 dan mendapatkan gelar pahlawan pada tanggal 9 November 1996 atau sekitar tujuh bulan setelah wafatnya. Berarti, Ny. Tien Soeharto mendapat gelar pahlawan lebih cepat dibandingkan dengan kedua proklamator.

Lantas sekarang apakah layak Soeharto menjadi pahlawan nasional? Jawabannya tunggu dulu, mantan Presiden Soekarno saja diangkat sebagai pahlawan nasional tahun 1986 setelah 16 tahun meninggal.

Jadi usulan mengenai Soeharto untuk dijadikan pahlawan nasional silahkan saja diajukan 17 tahun lagi setelah semua kasus perdata, pelanggaran-pelanggaran berat HAM, proses hukum terhadap keluarga, kroni, dan loyalis-loyalisnya atas kasus korupsi dan kejahatan pelanggaran hak asasi manusia itu betul-betul tuntas terselesaikan.

Ini sangat beralasan sebab, seorang peneliti asing pernah mengatakan bahwa di Indonesia sebuah perkara hukum pada umumnya, dari pengadilan tingkat pertama sampai banding dan kasasi serta PK menghabiskan waktu rata-rata 8 tahun. Jikalau bangsa ini tiba-tiba mempunyai pahlawan nasional tapi ‘kok’ masih bermasalah, lantas apa kata dunia..?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s