Rencana Kerja Bidang Politik Luar Negeri Pemerintah Indonesia Tahun 2013 (Bagian II)

Rencana Kerja Bidang Politik Luar Negeri Pemerintah Indonesia Tahun 2013 Jenggis Eljinjizy

Indonesia terus berkontribusi terhadap pencegahan serta resolusi konflik, dengan terus menjadi penyumbang aktif pasukan perdamaian PBB sejak tahun 1957. Sampai dengan Oktober 2011, Indonesia telah menyumbangkan 1976 personel militer dan polisi, sehingga kini Indonesia termasuk salah satu dari 15 negara kontributor terbesar Pasukan Perdamaian PBB.

Dalam debat umum Sidang Majelis Umum PBB ke-66 di Markas Besar PBB, Amerika Serikat 26 September 2011, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri menyampaikan dua sikap yang harus dilakukan masyarakat internasional.

Pertama, dunia perlu memperkuat multilateralisme, khususnya dalam memelihara paran sentral PBB. Kedua, kerja sama dan kemitraan antara PBB dengan organisasi regional merupakan keniscayaan. Indonesia juga menegaskan bahwa harus ada sinergi antara upaya-upaya di tingkat global dengan upaya di tingkat regional. Indonesia berharap Asia Tenggara akan tetap menjadi kawasan yang memberikan kontribusi bagi keamanan dan perdamaian serta pembangunan dan kemakmuran dunia.

Terkait dengan isu terorisme, Indonesia merupakan partisipan dan pendukung aktif implementasi United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (UNGCTS), yang merupakan instrumen multilateral penanggulangan terorisme.

Dalam mendukung implementasi empat pilar UNGCTS yaitu langkah-langkah mengatasi kondisi kondusif tumbuh berkembangnya terorisme, langkah-langkah mencegah dan memberantas terorisme, langkah-langkah pengembangan kapasitas negara anggota dalam mencegah dan memberantas terorisme, langkah-langkah memastikan penghormatan HAM dan rule of law sebagai dasar bagi penanggulangan terorisme.

Indonesia telah mencetuskan berbagai forum interfaith dialogue atau dialog antar-iman di level bilateral, regional, dan multilateral , termasuk dengan 18 negara di tahun 2010 dan 2011.

Perihal penyelesaian masalah perbatasan. Indonesia memiliki batas laut denga sepuluh negara yakni India, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste, Malaysia dan Australia. Sedangkan batas darat dengan 3 negara yaitu Malaysia, Timur-Leste dan Papua Nugini.

Indonesia telah menetapkan secara tuntas batas darat dan laut dengan Papua Nugini, sedangkan dengan Australia telah sepakat dengan batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif.

Ketetapan batas maritim sudah tercapai pada sebagian segmen batas laut wilayah dengan Malaysia dan Singapura, Landas Kontinen dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia dan Papua Nugini. Dengan Filipina, Indonesia tengah melakukan perundingan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen di Laut Sulawesi. Dengan Palau, proses awal untuk memulai perundingan batas laut telah berhasil disepakati.

Sedangkan dengan Timor-Leste, batas maritim yang baru akan dirundingkan setelah batas darat dituntaskan. Sampai dengan tahun 2011 telah terdapat 16 perjanjian perbatasan laut Indonesia dengan negara tetangga.

Dalam hal jumlah pertemuan yang telah dilakukan untuk membahas masalah perbatasan negara, sepanjang tahun 2009 hingga tahun 2010, total pelaksanaan perundingan atau pertemuan perbatasan maritim dan darat yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 44 kali perundingan.

Pada tahun 2009 telah dilaksanakan 21 pertemuan dengan 7 negara yaitu Filipina, Malaysia, Palau, Timor-Leste, Singapura, Vietnam dan Thailand. Pada tahun 2010 telah dilaksanakan 23 kali pertemuan dengan 7 negara yaitu Malaysia, Filipina, Palau, Timor-Leste, Singapura, Vietnam dan Thailand. Sedangkan pada tahun 2011, telah dilaksanakan perundingan sebanyak 29 kali dengan 6 negara.

Dalam pemberian perlindungan WNI di luar negeri, secara umum kebijakan dan upaya perlindungan dari Pemerintah RI meliputi deteksi dini atas kasus yang menimpa WNI melalui komunikasi secara proaktif dan terus menerus dengan Kementerian Luar Negeri dan aparat Kepolisian, imigrasi dan penjara, perolehan akses kekonsuleran dalam kerangka prinsip kepedulian dan keberpihakan, pendampingan dan advokasi hukum dalam rangka memastikan due process of law, langkah-langkah antar pemerintah, termasuk diplomasi, untuk mengupayakan pengampunan dan atau keringanan hukuman.

Presiden RI menginstruksikan untuk membentuk tim khusus penanganan WNI terancam hukuman mati yang diketuai oleh Menteri Hukum dan HAM, memperkuat Satgas perlindungan WNI di perwakilan, melanjutkan Joint Committee antara Satgas PWNI KBRI dengan institusi terkait setempat yang terdiri dari kejaksaan agung, kepolisian, migrasi, tenaga kerja untuk menangani kasus-kasus WNI.

Hingga tahun 2010, Indonesia telah menandatangani 10 perjanjian bilateral penempatan tenaga kerja sektor formal dan informal (domestic workers) dengan negara tujuan TKI yaitu Malaysia, Persatuan Emirat Arab, Jordania, Korea Selatan, Jepang, Qatar, Timor Leste, Lebanon dan Kuwait. Pemerintah RI juga melakukan negosiasi pembuatan perjanjian bilateral di bidang ketenagakerjaan antara lain dengan Libya, Kuwait dan New Zealand.

Di samping itu, Indonesia sedang melaksanakan perundingan mengenai Mandatory Consular Notification dengan negara-negara pengguna jasa TKI.

Dengan adanya vonis hukuman mati terhadap warganegara Indonesia di luar negeri, pemerintah memberikan bantuan hukum termasuk penyediaan pengacara dan akses kekonsuleran semaksimal mungkin. Pemerintah melalui Perwakilan RI terus mengawal proses hukum dengan tujuan mendapatkan keringanan hukum dan menghindari jatuhnya hukuman mati bagi mereka yang terlibat kriminal.

Namun dalam beberapa kasus di beberapa negara, untuk mendapatkan kekonsuleran tidaklah mudah karena negara tersebut tidak mengikuti praktek internasional dimana setiap WNA yang bermasalah harus diinformasikan kepada kantor perwakilan pemerintahnya.

Eksekusi hukuman mati Ruyati binti Satubi merupakan salah satu contoh walaupun sejak awal Perwakilan RI telah mengawal proses hukumnya.

Pada tahun 2011 sebanyak 16.562 WNI juga telah dipulangkan dari berbagai negara baik melalui evakuasi maupun repatriasi. Kegiatan evakuasi tahun 2011 telah dilaksanakan bagi 3.981 orang WNI di negara-negara Timur Tengah yang dilanda krisis politik di Mesir, Tunisia, Libya dan Yaman. Kegiatan evakuasi juga dilaksanakan bagi WNI yang terkena dampak bencana alam gempa dan tsunami di Jepang.

Selain itu, pada tahun 2011 sebanyak 26.805 WNI juga telah dipulangkan dari berbagai negara, baik melalui mekanisme repatriasi maupun deportasi. Pemerintah Indonesia telah memfasilitasi penyerahan hak-hak milik WNI/TKI di luar negeri kepada yang bersangkutan ataupun pihak keluarga atau ahli waris yang didahului dengan proses verifikasi data oleh Kementerian Luar Negeri.

Hingga bulan Desember 2011 tercatat sebanyak 207 WNI di luar negeri yang terancam hukuman mati dan masih menjalani proses hukum. Mereka tersebar di beberapa negara di luar negeri yaitu di Arab Saudi 45 orang, Malaysia 143 orang, China 15 orang, Iran 1 orang, Singapura 2 orang dan Brunei Darussalam 1 orang, dengan keterlibatan dalam berbagai kasus yang antara lain kasus pembunuhan, narkoba, sihir, kepemilikan senjata api dan tindak asusila perzinahan.

Di luar angka tersebut, sepanjang tahun 2011 terdapat WNI yang terlepas dari hukuman mati, baik bebas murni maupun dengan pengurangan hukuman sebanyak 31 orang dengan rincian Arab Saudi (2 orang bebas murni dan 3 orang bebas menunggu proses deportasi), Malaysia (6 orang bebas murni dan 8 orang mendapatkan vonis hukuman lebih ringan), Cina (10 orang mendapat vonis hukuman seumur hidup) dan Iran (2 orang mendapat vonis hukuman seumur hidup).

Di antara WNI/TKI yang terbebas dari hukuman mati adalah saudara Darsem binti Dawud Tawar, TKI asal Subang yang dibebaskan melalui pembayaran uang diyat sebesar Rp. 4,7 milyar oleh Kementerian Luar Negeri.

Dalam upaya pengurangan hukuman bagi TKI di luar negeri yang terlibat masalah hukum, Indonesia juga telah menempuh cara-cara melalui diplomasi personal sebagai bagian dari diplomasi total.

Penanganan WNI di luar negeri juga dilakukan dengan kegiatan pemulangan para WNI yang melanggar peraturan keimigrasian dan tanpa izin tinggal yang sah (overstayers) di Arab Saudi. Kegiatan itu dilakukan dengan pesawat terbang dan kapal laut KM Labobar.

Pada tahun 2011 pemerintah telah memfasilitasi pemulangan dengan skema repatriasi (atas biaya pemerintah Indonesia) sejumlah 7.926 WNI overstayers dengan menggunakan transportasi udara melalui 11 kali tahapan pemulangan dan sekali melalui jalur laut dengan menggunakan KM Labobar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s