Permasalahan dan Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia (Bagian I)

permasalahan-dan-tantangan-politik-luar-negeri-indonesia-eljinjizy-jenggis-design

Perkembangan dinamika situasi global dalam dekade terakhir ditandai oleh berbagai tantangan dan ancaman yang bersifat multidimensional dan kompleks. Disamping isu-isu yang bersifat tradisional, munculnya isu-isu non-tradisional dan fenomena perkembangan geopolitik serta geoekonomi, baik di tingkat global maupun regional, merupakan tantangan yang harus dihadapi dan disikapi oleh Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan Komunitas ASEAN 2015 yang memiliki tiga pilar utama, yakni Komunitas Politik-Keamanan, Komunitas Ekonomi dan Komunitas Sosial Budaya, ASEAN memerlukan dukungan yang kuat, baik dari dalam maupun dari luar, dalam rangka mendorong keterhubungan atau konektivitas bagi sesama negara anggota ASEAN.

Oleh karenanya, ASEAN membutuhkan suatu cetak biru bagi terciptanya suatu keterhubungan atau konektivitas antar anggota ASEAN dimaksud.

Pengembangan dan progress bagi ketiga strategi pilar konektivitas ASEAN memerlukan sumber-sumber daya pembiayaan dan mekanisme kelembagaan yang terintegrasi serta sumber daya manusia yang memadai. Selain itu, rencana aksi Master Plan of ASEAN Connectivity memerlukan sinkronisasi dalam menjalankan rencana-rencana sektoral dalam kawasan dan sub-sub kawasan.

Jaringan-jaringan produksi dan distribusi juga memerlukan kedalaman, keluasan dan keberakaran pada ekonomi Asia Pasifik dan ekonomi global secara keseluruhan.

Tantangan-tantangan lain dalam mewujudkan Konektivitas ASEAN dalam hal kesenjangan pembangunan di antara negara-negara ASEAN antara lain meliputi pendapatan, infrastruktur dan modal manusia (development gaps), tenaga kerja yang tidak terlatih dan kurang terdidik (unskilled labor) sulit masuk untuk berintegrasi dalam pasar tenaga kerja ASEAN yang telah unggul, terjadinya beberapa bencana alam (natural disaster) yang tidak dapat diperkirakan mengingat kawasan Asia Tenggara berada di daerah Cincin Api Pasifik dan pindahnya pekerja terdidik dan terlatih dari negara ASEAN yang agak terbelakang ke negara yang lebih maju (resource drain).

Persoalan lain masih terkait dengan kurangnya pemahaman publik domestik terhadap pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 dan masih belum menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pelaksanakan action lines di masing-masing pilar. Pelaksanaan Cetak Biru ASEAN Political-Security Community (APSC), hingga Oktober 2011 baru mencapai 10 persen dari total 147 action lines yang ditargetkan.

Prosentase terbesar adalah action lines yang sedang berjalan, yakni sebesar 69 persen. Sedangkan 21 persen dari action lines ini belum diselesaikan. Masih rendahnya pencapaian action lines dalam Cetak Biru APSC ini disebabkan oleh sejumlah persoalan di tingkat nasional, dan juga pada tingkat regional ASEAN, di antaranya:

Pertama, adanya action lines yang bersifat umum, sukarela dan tidak memiliki batas waktu

Hal tersebut menjadikan kesulitan untuk memberlakukan score card seperti yang dilakukan oleh pilar ASEAN Economic Community yang memiliki batas waktu yang jelas dan tegas terkait pencapaian blue print. Sifat sukarela ini juga berbeda dengan yang diterapkan oleh Uni Eropa, misalnya, yang memberlakukan hukuman dalam pelaksanaan kerja sama Kawasan.

Kedua, adanya keterbatasan biaya untuk melaksanakan action lines yang telah ditetapkan

Hal ini menjadikan pelaksanaannya tidak optimal.

Ketiga, belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan APSC di Indonesia, bahkan untuk tingkat ASEAN

Hal ini membuat permasalahan yang muncul tidak terpantau dan tidak ada feedback yang bisa dimanfaatkan. Ini juga terkait dengan masalah tidak tersedianya informasi tentang implementasi action lines di masing-masing negara.

Keempat, masih terbatasnya koordinasi, baik internal di dalam negeri maupun antar sectoral bodies ASEAN yang berdampak serius mengingat banyaknya isu yang bersifat lintas bidang.

Kelima, strategi komunikasi belum berjalan dengan optimal, padahal ini sangat penting untuk menjangkau semua pemangku kepentingan.

Keenam, APSC masih bersifat elitis, terkesan hanya melibatkan hubungan antar pemerintah saja sehingga action plan sudah diadopsi namun tidak berjalan dengan optimal.

Baiklah mungkin sampai disini dulu, saya akan lanjutkan kembali dalam tulisan berikutnya.😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s