Permasalahan dan Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia (Bagian II)

Permasalahan dan Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia Eljinjizy Jenggis

Peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional, dan perdamaian dunia perlu dilakukan dengan seksama. Tantangan yang masih dihadapi adalah upaya mengedepankan prinsip multilateralisme dalam pemecahan masalah atau konflik dalam mekanisme PBB.

Upaya ini masih sering terhambat oleh mekanisme pengambilan kebijakan strategis di PBB, khususnya yang terkait dengan posisi Dewan Keamanan yang lebih dominan daripada Majelis Umum dalam isu-isu keamanan dan konflik.

Sepanjang 2011, Dewan Keamanan (DK) mengeluarkan 66 resolusi terkait berbagai situasi konflik di dunia, yang menunjukkan besarnya peran DK yang tidak mewakili seluruh anggota PBB. Untuk itu, Indonesia selalu berupaya sekuat tenaga mendukung instrumen-instrumen yang disepakati melalui mekanisme multilateral, seperti misalnya UNGCTS, untuk menunjukkan bahwa instrumen multilateral dapat berfungsi secara efektif.

Terkait dengan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina di PBB, permasalahan kembali mengemuka ketika Palestina gagal meraih dukungan suara untuk mendapatkan status negara Palestina merdeka. Kegagalan ini terkait dengan sikap sejumlah negara anggota PBB, termasuk anggota tetap DK, yang menentang status negara Palestina merdeka.

Dengan belum berhasilnya upaya ini, Indonesia dan negara-negara lain perlu mempertimbangkan cara-cara lain untuk mendukung upaya Palestina di PBB.

Kerja sama internasional dalam penanggulangan tindak kejahatan terorisme masih menghadapi persoalan kurangnya mekanisme multilateral untuk penanggulangan terorisme. Dominasi inisiatif unilateral dalam isu ini berpotensi menghasilkan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM.

UNGCTS adalah instrumen multilateral pertama untuk kerja sama penanggulangan terorisme. Namun instrumen ini membutuhkan dukungan yang konsisten karena seringkali diragukan efektivitasnya.

Masalah perbatasan hingga saat ini masih menjadi tantangan bagi Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Salah satu tantangan utama dalam diplomasi perbatasan adalah bahwa terlaksananya perundingan perbatasan sangat dipengaruhi oleh kesediaan negara mitra perbatasan untuk berunding.

Perhatian khusus akan tetap diberikan pada diplomasi perbatasan guna mencapai kemajuan dalam penuntasan isu-isu yang masih ada terkait penentuan demarkasi dan garis perbatasan dengan negara-negara tetangga.

Oleh karena itu, Indonesia terus mengupayakan secara intensif penetapan batas wilayah negara baik darat, udara dan laut serta pengelolaan masalah perbatasan dalam border diplomacy yang dilaksanakan melalui upaya diplomatik dan melibatkan seluruh elemen bangsa Indonesia.

Strategi diplomasi harus dilakukan pemerintah untuk menegaskan garis atau wilayah perbatasan Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste dan Papua Nugini. Diplomasi perbatasan perlu menjadi isu penting yang memerlukan gugus tugas di dalam penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri.

Kenyataan bahwa sengketa batas wilayah dengan Malaysia selalu muncul menunjukkan bahwa diplomasi perbatasan belum dilaksanakan berkelanjutan.

Sesuai dengan tingkat kepentingan kawasan termasuk faktor strategis, navigasi dan sumber kekayaan alam yang ada maka prioritas penyelesaian masalah perbatasan adalah perundingan penetapan perbatasan dengan Malaysia (batas darat dan laut), Singapura (batas laut wilayah segmen timur), Filipina (batas ZEE dan LK), Palau (batas ZEE), Vietnam (batas ZEE), Thailand (batas ZEE), India (batas ZEE), Timor Leste (batas darat) dan perundingan penetapan perbatasan dengan Timor Leste (batas laut wilayah, ZEE, LK).

Terkait dengan perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri, permasalahan dan tantangan utama yang dihadapi masih belum bergeser dari tahun-tahun sebelumnya, yang terfokus pada persoalan tenaga kerja Indonesia.

Dalam paruh kedua tahun 2011, masalah TKI yang menghadapi ancaman hukuman mati terus menjadi salah satu isu yang mendominasi permasalahan tenaga kerja Indonesia.

Menurut Satgas TKI, hingga akhir Oktober 2011 ada sekitar 212 warga negara Indonesia yang mayoritas bekerja sebagai buruh migran terancam hukuman mati di Malaysia, Saudi Arabia, China dan Singapura. Tiga orang tenaga kerja Indonesia (Tuti Tursilawati, Satinah dan Siti Zaenab) menunggu eksekusi pancung di Saudi Arabia karena vonis pengadilan sudah final dan tidak ada pemaafan dari keluarga majikan.

Dari kondisi yang ada, sejumlah tantangan yang dapat diidentifikasi adalah:

Satu, belum adanya cetak biru diplomasi perlindungan tenaga kerja Indonesia sebagai bagian yang tak terpisahkan dari politik luar negeri Indonesia.

Dua, belum adanya perjanjian pengiriman dan penempatan TKI, khususnya untuk Saudi Arabia.

Tiga, masih lemahnya koordinasi antara kementerian dan lembaga negara yang memiliki portofolio mengenai penempatan dan perlindungan buruh migran Indonesia.

Empat, belum terakomodasinya peran serta masyarakat sipil dalm diplomasi perlindungan buruh migran Indonesia.

Lima, tantangan pelayanan dan pemberian bantuan hukum melalui citizen services

Enam, adanya keterbatasan penyediaan basis data terpilah, dinamis dan sebaran tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Tujuh, adanya kesulitan akses kekonsuleran di negara-negara tertentu yang tidak mengikuti praktek internasional dimana setiap WNA yang bermasalah harus diinformasikan kepada kantor perwakilan dan pemerintahnya.

Delapan, masih lemahnya monev terkait dengan upaya perlindungan TKI.

Terkait dengan tantangan ini, seperti yang telah ditekankan oleh Presiden RI pada pidato 19 Oktober 2011 lalu, perlindungan TKI menjadi salah satu dari 7 isu besar yang perlu direspon. Bantuan hukum yang cepat, tepat, dan efektif adalah langkah yang perlu dikedepankan.

Disamping itu, peningkatan pemahaman para TKI mengenai hukum, aturan, dan sistem yang berlaku di negara tempat mereka bekerja juga menjadi tuntutan mendesak yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, kebijakan luar negeri saja tentu tidak akan mencukupi, sehingga dukungan dari pihak terkait dan pemerintah daerah perlu mendapatkan perhatian khusus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s