Permasalahan dan Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia (Bagian III)

Permasalahan dan Tantangan Politik Luar Negeri Indonesia Eljinjizy Jenggis

Permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam memajukan Demokrasi dan HAM semakin berkurang dari tahun ke tahun mengingat semakin menguatnya pengakuan internasional atas demokrasi Indonesia.

Namun demikian, munculnya sejumlah persoalan baru di dalam negeri yang melibatkan kekerasan aparat terhadap masyarakat maupun kekerasan antar kelompok masyarakat di tahun 2011 merupakan persoalan-persoalan yang berpotensi memberatkan langkah Indonesia untuk berperan dalam pemajuan demokrasi dan HAM di lever internasional.

Berkenaan dengan kemitraan strategis di kawasan Asia Pasifik dan Afrika, serta kawasan Amerika dan Eropa, penandatanganan kesepakatan komprehensif dan strategis dengan berbagai negara dalam beberapa tahun terakhir merupakan capaian penting politik luar negeri Indonesia.

Namun demikian, seringkali permasalahan muncul di tingkat implementasi kesepakatan tersebut mengingat tidak hanya Kementerian Luar Negeri yang terlibat, namun juga terdapat peran besar dari berbagai kepentingan teknis terkait.

Krisis ekonomi global yang berpusat di Eropa menjadi salah satu sumber permasalahan yang dapat menghambat diplomasi ekonomi Indonesia, meskipun berbagai faktor terkait seperti masuknya Indonesia sebagai negara investment grade pada akhir tahun 2011 tentunya akan menjadi salah satu modal positif Indonesia dalam bidang ini.

Permasalahan yang perlu segera diatasi dalam pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan antara lain perlunya memasukkan isu KSS dalam kerangka perundangan karena memerlukan komitmen politik baik dari kalangan pemerintah maupun legislatif.

Disamping itu, tantangan yang dihadapi adalah alokasi dana yang ideal untuk mendukung pelaksanaan KSS Indonesia yang bersumber dari APBN melalui optimalisasi dan penajaman alokasi anggaran, sehingga pengeluaran pemerintah dapat lebih efisien dan efektif serta lebih terarah dan tepat sasaran.

Tantangan lain adalah upaya konsolidasi dan sinergi berbagai elemen KSS yang meliputi kerjasama ekonomi, teknik, sosial budaya dan iptek sehingga dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang optimal, dan munculnya berbagai kecenderungan dan isu-isu baru dalam KSS yang menuntut peran proaktif dan antisipatif dalam perencanaan dan pengembangan KSS Indonesia.

Terkait masalah kelembagaan, tantangan yang dihadapi adalah persoalan koordinasi dan kerja sama antara kementerian atau lembaga terkait yang berperan mengelola pelaksanaan kebijakan RSS. Saat ini banyak pihak yang terlibat, namun belum cukup sinergis dan saling melengkapi satu sama lain dalam upaya mendukung KSS yang lebih terintegrasi dan komprehensif.

Hal lain adalah munculnya skema baru yang mendorong kerjasama antar kawasan dan desentralisasi KSS dengan melibatkan lembaga di luar pemerintah pusat dan juga melibatkan pemerintahan lokal. Peningkatan integrasi kerjasama di dalam kawasan maupun antar kawasan merupakan tantangan yang memerlukan suatu strategi untuk dapat memperkuat posisi Indonesia di antara banyaknya kompetitor yang kuat seperti India, Cina, dan Korea baik dikawasan pasar tradisional maupun pasar nontradisional.

Berdasarkan identifikasi berbagai permasalahan tersebut di atas dan dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, pada tahun 2013 sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

Satu, meluasnya pemahaman dan partisipasi publik untuk mewujudkan Komunitas ASEAN 2015, serta meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan ASEAN.

Dua, meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia, serta mendorong reformasi DK PBB.

Tiga, terselesaikannya secara bertahap permasalahan perbatasan.

Empat, terlindunginya WNI di luar negeri dan terselesaikannya kasus WNI bermasalah di luar negeri.

Lima, meningkatnya peran Indonesia di dunia internasional dalam pemajuan demokrasi, HAM, lingkungan hidup, dan perlindungan budaya.

Enam, meningkatnya kerjsama bilateral dan regional di bidang ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata khususnya di kawasan Afrika, Eropa Tengah dan Timur.

Tujuh, meningkatnya diplomasi ekonomi untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang dalam forum multilateral.

Delapan, terlembaganya pengelolaan KSS dan terakomodasinya dalam peraturan perundangan, serta meluasnya kerja sama teknik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s