Suriah: Apakah Hanya Sekedar Senjata Kimia (2)

Suriah: Apakah Hanya Sekedar Senjata Kimia

Dahulu saat Saddam Husein tumbang, segera Irak mengadakan revolusi politik dengan dukungan Amerika Serikat. Pemerintahan baru ini pun didominasi oleh Syiah. Perdana Menteri Baru Irak, Nuri al-Maliki, adalah penganut Syiah. Keadaan ini membuat Arab Sunni semakin terdesak.

Bagi Iran, pemerintahan baru Irak merupakan tanda awal kebangkitan Syiah di Timur Tengah. Banyaknya ulama Sunni yang dieksekusi di Irak menunjukkan revolusi politik yang didukung Iran tersebut bukan kemenangan Islam, tapi kemenangan Syiah dengan dukungan penjajah Amerika Serikat.

Tampaknya, dalam kasus Irak ini, US lebih menyukai Irak dipimpin Syiah daripada Saddam Husein yang Sunni. Invasi US ke Irak pada tahun 2003 kabarnya juga direstui Iran. Sebab, Irak akan dipersiapkan dengan dipimpin oleh kaum Syiah. Tidak dipungkiri ada faksi-faksi Syiah yang menentang US, hanya saja perlawanan tersebut tidak terlalu signifikan bila dibandingkan dengan pejuang-pejuang Sunni.

Jatuhnya Sunni Irak, menjadi keuntungan bersama antara US dan Iran. Iran, sejak revolusi tahun 1979, sangat berambisi mensyiahkan Irak, sebagai pintu masuk syiahisasi di dunia Arab.

Vali Nasr dalam bukunya The Shia Revival mengungkapkan bahwa kemenangan Syiah di Irak merupakan tambahan pilar kebangkitan Syiah di Arab.

Ia menyebut ada 3 pilar kebangkitan Syiah:
  1. Kemenangan Syiah di Irak
  2. Pencitraan Iran sebagai pemimpin Arab melawan arus dominasi Barat
  3. Dominasi pengaruh Syiah di beberapa negara, yaitu Lebanon, Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab dan Pakistan

Jika dilihat kini, pilar pertama dan kedua sudah ditangan Iran. Hanya tinggal pilar yang ketiga, Syiah belum menunjukkan kemenangan. Sekarang inilah, Syiah sedang menggarap pilar ketiga. Paska revolusi Iran tahun 1979, Iran meletakkan Hizbullah di Libanon sebagai basis pembangunan pilar ketiga.

Pada awalnya, Hizbullah adalah sayap Garda Revolusi Iran, pasukan elit pengawal revolusi Iran yang terkenal tangguh. Hizbullah sendiri telah lama menjadi sekutu pemerintah Partai Ba’ath dari Suriah, yang dipimpin langsung oleh keluarga Al-Assad. Hizbullah pun telah diduga membantu pemerintah Suriah dalam memerangi oposisi Suriah bersenjata. Di Libanon, Hizbullah sukses mengangkat citra Syiah dan Iran di dunia Islam. Terutama saat tahun 80-an berhasil membunuh seribu lebih tentara Israel.

Namun, kesuksesan Hizbullah tercoreng karena mereka terlibat sengketa dengan Sunni Libanon, bahkan pernah dengan pengungsi Palestina di Libanon. Yang menjadi pertanyaan, jika benar-benar berjuang untuk Islam, mengapa Hizbullah berseteru dengan Sunni Libanon?

Bahkan dalam Guardian edisi 28 Mei 2012, Iran menurut sebuah wawancara yang telah dihapus, telah mengirimkan pasukan tempur khususnya Pengawal Revolusi, untuk mendukung operasi militer Suriah. Diduga oleh media Barat bahwa Iran juga melatih pejuang dari Hizbullah, kelompok militan Syiah yang berbasis di Lebanon. Bantuan Iran ini telah menjadikan Hizbullah menjadi tentara tangguh, bahkan militer pemerintah Libanon kalah kuat.

Geliat gerakan Syiah semakin mencolok di Timur Tengah setahun ini, yaitu saat berkecamuknya perang saudara di Suriah. Presiden Suriah saat ini Bashar Al-Assad, yang berpaham Syiah Nushairiyah konon juga telah mendapatkan dukungan Iran dalam melawan rakyatnya sendiri yang mayoritas Sunni. Syiah Nushairiyah adalah pecahan sekte Syiah Ismailiyah, sekte syiah yang pernah mendirikan dinasti Fatimiyah di Mesir.

Perang saudara di Suriah yang kini berkecamuk ternyata bukan hanya sekedar sengketa politik, tapi juga ideologis. Krisis Suriah juga membangkitkan kaum Syiah di Indonesia. Bahkan beberapa bulan yang lalu di Bandung, Garda Kemanusiaan (GK), dikabarkan berencana mengirim relawan ke Suriah.

Garda Kemanusiaan yang diindikasi berpaham Syiah berniat membantu diktator Bashar Al-Assad. Ini tentu mengejutkan, sebab semua aktivis Islam menyeru pengiriman relawan kemanusiaan ke Suriah untuk membantu korban rakyat bukan membantu rezim Bashar Al-Assad. Garda Kemanusiaan ini menunjukkan bahwa memang Syiah sedang menggeliat mempersiapkan kebangkitan.

Sikap politik luar negeri Iran

Mencermati sikap politik luar negeri Iran terhadap krisis Suriah, bisa disimpulkan bahwa Suriah sedang dipersiapkan untuk menjadi Negara Syiah kedua di Arab setelah Irak. Karena politik luar negeri merupakan terusan dari politik dalam negeri. Meski berbeda sekte, Suriah berpaham Syiah Nushairiyah dan Iran berpaham Syiah Imamiyah, namun dua sekte ini dikategorikan sama-sama Rafidhah, yang terkenal ekstrim dan militan.

Sikap politik Iran Ini tentunya berkaitan dengan sifat UUD Republik Islam Iran. UUD ini mengandung ruh sektarianisme serta fanatisme tinggi. Sebab pada pasal 2 UUD ini terdapat prinsip-prinsip dasar yang dijadikan pijakan berdirinya Republik Islam Iran yaitu: Keimanan kepada imamah dan keberlangsungan kepemimpinan serta peran utamanya dalam melanjutkan revolusi yang diciptakan oleh Islam.

Dengan demikian pengikut mazhab Ahlussunnah atau Sunni yang juga berperan dan ikut serta dalam revolusi tersebut tidak diakomodir dalam UUD ini. Lebih-lebih jika dilihat dari pembatasan syarat sebagai presiden yang hanya membolehkan satu mazhab (kelompok) saja yaitu pengikut mazhab Syiah.

Yang pasti pasal 12 UUD Iran telah menetapkan mazhab resmi negara adalah Ja’fari (Syiah) 12 Imam, dan pasal ini tidak bisa dirubah selamanya. Padahal pasal 19, 20, serta ayat 9 pasal 3, dinyatakan bahwa UUD tidak mengenal diskriminasi berdasarkan etnis maupun mazhab.

Jika dicermati pula dalam sistem pemerintahan Welayat Faqih model Syiah yang diterapkan Iran saat ini, yang memonopoli kekuasaan dengan alasan berperan atas nama Tuhan (Teokrasi) itu lebih besar, sedang peran umat lebih kecil. Konsep ini menjadikan Wali Faqih merupakan wakil dari Imam yang merupakan wakil dari Nabi, sementara Nabi merupakan wakil Allah, maka Wali Faqih dianggap sebagai wakil Allah.

Konsekuensi politisnya, menentang Wali Faqih sama dengan menentang Allah, yang masuk dalam ranah pahala dan dosa, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa konsep Welayat Faqih ini sejatinya merupakan jelmaan dari konep Theokrasi.

Model sistem negara agama yang dipimpin oleh para seorang fuqoha Syiah dengan kekuasaan tak terbatas ini, sangat mungkin untuk menyimpang dari tujuan mulia. Hal ini pernah tercermin dari sikap Ayatullah Khumaeni sendiri yang terbukti menaruh kebencian yang tiada tara terhadap pengikut Ahlussunnah.

Bahkan Khumaeni juga menyingkirkan seluruh ulama Syiah yang berseberangan dengannya dalam penerapan konsep Welayat Faqih, seperti Syekh Ayatullah Shariatmadari, Syekh Ayatullah At-Taba Tabari Al-Qummi, bahkan dengan calon penggantinya Ayatullah Al-Muntadziri. Apalagi dengan para ulama Ahlussunah atau Sunni yang telah ikut berperan aktif dalam revolusi untuk menumbangkan rezim Shah, yaitu Syekh Ahmad Mufti Zadah.

Sedang untuk sikap terhadap mayoritas warga Sunni juga dipertegas kembali dalam Tahrir Al-Wasilah, Sifarah Al-Jumhuriyah Al-Islamiyah Al-Iraniyah bi Damasqa volume I halaman 352. Ayatullah Imam Khumaeni menyatakan,

“Dan (pendapat) yang terkuat bahwa al-nasib (Sunni) didudukkan sebagai ahlul harbi (musuh dalam peperangan) terkait halalnya diambil harta mereka sebagai ghanimah (harta rampasan perang) dengan menyisakan seperlimanya. Bahkan jelas sangat dibolehkan mengambil hartanya di manapun berada, dengan cara apapun serta kewajiban mengeluarkan seperlimanya.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s