Partai (Bagian 2)

partai,politik,dunia islam,hubungan internasional

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (Ali-Imran: 104)

Melanjutkan dari tulisan bagian pertama, maka kerangka kesatuan umat mengakui perbedaan kelompok-kelompok yang berhimpun dalam kesepakatan untuk melaksanakan furu’ yang mengantarkan pada penegakan dasar-dasar keyakinan.

Jika perbedaan dalam pengorganisasian partai, seperti yang dipahami sekarang tentang istilah partai (hizb), adalah merupakan produk perkembangan dalam kehidupan pemikiran dan politik yaitu perkembangan yang berbeda karena faktor peradaban, masa, dan lingkungan masyarakat, maka sebenarnya pengalaman politik negara Islam pertama telah mengalami, dari aspek institusi, apa yang mirip dengan perbedaan organisasi (untuk tidak kita katakan sebagai partai) dari sisi tertentu sebagai berikut:

Pertama, Golongan Muhajirin pertama yang terdiri dari tokoh-tokoh Quraisy kenamaan yang masuk Islam pada awal kedatangan Islam: Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa’ad bin Abi Waqqash, Sa’ad bin Zaid bin Amr Nufail, Abu Ubaidah bin Al Jarrah, mereka ini merupakan satu organisasi yang memiliki kedudukan khusus yang dominan dalam khilafah, negara dan urusan masyarakat.

Kedua, Golongan 12 Naqib (wakil) terpilih yang terbentuk melalui pemilihan dari kalangan kaum Anshar yang mengadakan janji setia kepada Rasulullah yaitu janji setia untuk mendirikan negara Islam pada peristiwa Baiah Aqabah. Mereka itu adalah Abu Umamah, As’ad bin Zurarah, Sa’ad bin Rabi, Abdullah bin Rawahah, Rafi’ bin Malik bin Ajlam, Al Barra’ bin Ma’rur, Abdullah bin ‘Amr bin Haram, Sa’ad bin Ubadah bin Dulaim, Al Mundzir bin Amr bin Khunais, Ubadah bin Shamit, Usaid bin Hudair, Sa’ad bin Khaitsumah bin Al Harits, dan Rifaah bin Al Mundzir.

Mereka merupakan satu organisasi yang mempunyai kedudukan khusus yang dominan dalam kehidupan Negara Islam. Mereka itu merupakan organisasi para menteri yang memberi dukungan seperti halnya dengan golongan Muhajirin pertama merupakan organisasi para gubernur atau amir yang senantiasa diajak bermusyawarah.

Ketiga, dalam biografi Ibnu Al-Atsir (wafat tahun 1233 M) tentang wanita sahabat kenamaan Asma’ binti Yazid bin Sakan al Anshariyyah (wafat tahun 650 M), -seorang wanita yang mempunyai keberanian luar biasa dan menonjol dalam berpidato- terdapat indikasi adanya kelompok wanita Madinah yang berhimpun untuk mengajukan tuntutan hak-hak mereka atas kerja keras yang mereka lakukan dalam masyarakat baru.

Asma’ binti Yazid ini adalah pimpinan kelompok ini dan Ibnu Al-Atsir berbicara tentang kepergiannya menemui Rasulullah SAW mewakili kelompoknya, dan berbicara atas namanya. Ibnu Atsir mengemukakan: “Dia (Asma’) telah pergi menemui Rasulullah SAW ketika beliau sedang duduk bersama para sahabat, lalu berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku utusan orang-orang yang ada di belakangku dari kelompok wanita kaum Muslimin, mereka berkata dengan kata-kataku dan mempunyai pandangan seperti pendapatku’.

Kemudian ia mengajukan permasalahan mereka dan Rasulullah SAW memberi jawaban kepadanya serta meminta kepadanya agar menyampaikan jawaban beliau kepada kelompoknya dengan sabdanya: ‘Pulanglah, wahai Asma dan beritahukanlah kepada orang-orang yang dibelakangmu dari kaum wanita itu.”

Di sini kita temukan kelompok wanita, yang diungkapkan oleh Asma binti Yazid, seorang wanita sahabat dengan istilah, kelompok wanita muslimin. Inilah indikasi-indikasi tentang adanya institusi, organisasi dan kelompok dalam masyarakat Islam pertama pada masa Rasulullah SAW. Satu episode kehidupan pemikiran dan politik ini telah menyaksikan satu tahap organisasi partai, satu perkembangan yang menyertai perkembangan tuntutan, tujuan dan sasaran.

Keempat, Kelompok-kelompok Ahli Kalam, merupakan organisasi politik yang mempunyai ciri-ciri dalam maqalat, yakni teori-teori dan dalam perangkat-perangkat yang dipahami untuk meletakkan maqalat ini dalam pembahasan dan aplikasinya. Maka kaum Khawarij mempunyai maqalat dan metodologi yang dipakai untuk dapat mewujudkan teori-teori mereka. Begitu pula halnya dengan kaum Mu’tazilah, Syiah dengan berbagai alirannya yang moderat, yang ekstrim, yang terbuka, dan yang bergerak di bawah tanah.

Kelima, pada era modern ini, organisasi politik telah berpindah ke tahap baru. Di Mesir umpamanya, terdapat partai Nasional Merdeka (Al-Hizb al Wathani al Hurr) yang dimulai secara sembunyi-sembunyi di bawah pimpinan Jamaluddin Al-Afghani (1838-1897), pada era tujuh puluhan abad ke sembilan belas yang mengantarkan revolusi Urabi yang terjadi pada tahun 1881-1882.

Kemudian di banyak negeri Muslim muncul pula organisasi rahasia Jamaah al Urwah al Wutsqa yang dipimpin oleh Jamaluddin al Afghani, sementara tangan kanan Afghani, yaitu Muhammad Abduh menjadi juru bicaranya. Majalah yang menjadi media untuk menyampaikan gagasan-gagasan Jam’iyyah al ‘Urwah al Wutsqa terbit di Paris dengan nama al Urwah al Wutsqa.

Kemudian muncul pula al Hizb al Wathani yang dipimpin oleh Musthafa Kamil (1874-1908), Hizb al Ummah (partai rakyat) yang tokoh pemikirnya ialah Ahmad Luthfi as Sayyid (1872-1963), Hizb al Ishlah (Partai Reformasi) yang dibentuk oleh Syeikh Ali Yusuf (1863-1913), Hizb al Lamarkaziyyah (Partai Desentralisasi) yang merangkul tokoh-tokoh reformasi di wilayah-wilayah Arab dari Kerajaan Turki Utsmani, Jam’iyyah Umm Al Qura (Perhimpunan Umm Al Qura) dan Jam’iyyah al Muwahhidin (Perhimpunan Rahasia Al Muwahhidin) yang dibicarakan oleh Abdurrahman Al Kawakibi (1854-1902) dalam bukunya: “Umm al Qura.”

Keenam, setelah perang dunia pertama usai, penjajah Barat telah dapat menggulung lembaran Khilafah Utsmaniyyah (Kerajaan Turki Usmani), cengkeraman kekuatan Barat telah menancapkan secara mantap di dunia Islam dan dunia Timur pada umumnya, dan model Barat –liberal dan universal- telah menjadi model peradaban yang diikuti, yang penyebarannya dilakukan dengan dukungan institusi-institusi pemikiran dan media masa.

Lalu karakter Barat dalam organisasi partai menjadi panutan luas dalam kehidupan bangsa Arab dan umat Islam, baik dasar-dasar organisasi ataupun dalam teori-teori politik dan sosial yang merupakan tujuan dan sasaran organisasi dan partai.

Terakhir, dengan sendirinya, di hadapan bahaya hegemoni peradaban Barat, muncul faktor-faktor kebangkitan Islam untuk mempertahankan identitas Islam, di samping itu mengambil langkah-langkah serta cara-cara dari keorganisasian dalam partai-partai dan perhimpunan-perhimpunan, untuk mewujudkan tujuan-tujuan misi peradaban Islam sebagai awal kebangkitan dan menghadapi tantangan, baik berupa keterbelakangan yang diwariskan dari generasi sebelumnya maupun berupa serbuan pemikiran yang tidak sesuai dengan Islam yang dibawa oleh penjajah.

Semoga dua bagian tulisan kali ini memberikan sedikit pengertian akan bagaimanakah istilah partai itu pernah dikenal dalam sejarah Islam.

One thought on “Partai (Bagian 2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s